DAU untuk Pegawai Disarankan Ditarik ke Pusat

DAU untuk Pegawai Disarankan Ditarik ke PusatJAKARTA – Diserahkannya dana alokasi umum (DAU) terutama belanja pegawai kepada daerah, dinilai banyak membawa implikasi negatif dalam penataan PNS secara nasional. Salah satu implikasi yang menonjol adalah membengkaknya belanja pegawai, daripada belanja lain untuk kepentingan pembangunan.
“Pemberian DAU kepada daerah dalam bentuk block grant, membuat belanja pegawai melambung, sehingga belanja publik tergerus habis. Makanya jangan heran, kalau banyak fasilitas publik seperti jalan rusak dan tidak diperbaiki pemerintah,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Edy Topo Ashari, di Jakarta, Sabtu (19/3).
Pemberian DAU (belanja pegawai) kepada daerah, menurut Edy, juga mempersulit perpindahan maupun mobilitas PNS antar provinsi, maupun kabupaten/kota. Akibatnya, hal itu juga memudarkan rasa nasionalisme PNS, serta tidak adanya tour of area yang membahayakan keutuhan NKRI. Yang menonjol justru rasa kedaerahan.
“Karena rasa kedaerahan yang menonjol, membuat kaderisasi pimpinan di tingkat provinsi maupun nasional menjadi terhambat,” ujar Edy lagi.
Dampak lainnya yang dirasakan langsung oleh pegawai, kata Edy, adalah terjadinya ketidakadilan dalam kesejahteraan, terutama pemberian insentif (tunjangan daerah). Untuk mengatasi masalah tersebut, Edy pun menyarankan agar belanja pegawai ditarik kembali ke pusat, sehingga mempermudah proses pembinaan PNS secara nasional.
“Biar pusat yang mengalokasikan berapa besar belanja pegawai nya. Ini agar daerah bisa melakukan pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Sumber

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to DAU untuk Pegawai Disarankan Ditarik ke Pusat

  1. Ninik says:

    Saya setuju dikembalikan ke pusat saja,sebab kami sbg PNS daerah jgn dipolitisir oleh kepala daerah dan dibeberapa daerah rupanya dibuat Perda pungutan buat ini buat itu,dgn alasan untuk si miskin. Sehingga main pungut saja. Dalam hati kecil kami,tak masalah bila semua tersalurkan kepada mereka 100%, nah kalau tidak? Sekarang kan bukan zamannya orde baru. Jd pangat-pungut apapun alasannya jangan dilegalkan !
    Katakan STOP buat Nyaplok2an!
    Mari hidup BERSIH, memberi contoh yg baik!
    Terimakasih.

  2. ada teman saya guru ingin tahu , namanya Bapak Drs. Naruddin;
    1. Bisakah Dia bermohon untuk pindah transfer Dana dari Dana Dekonsentrasi ke D. Daerah ntuk Sertifikasi ?
    2. Mengapa Dia bisa masuk klompok Provinsi pada hal lulus , melengkapi berkas sebelumnya sama2 melakukan pengurusan kelengkapan berkas?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s