Tarif Pajak PPH 21 yang Menjadi Beban APBD dan APBN

Tarif PPh 21 untuk gaji dan tunjangan dan honorariumSekedar untuk berbagi informasi PP No. 80 Tahun 2010 tentang tarif baru pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap penghasilan PNS (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Di PP tersebut juga dikatakankan, PPH21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV.

Namun bagi PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau  APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan dan tidak ditanggung pemerintah.

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun
Selain menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terkadang PNS menerima honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Misalnya sekarang ada Uang Makan. Pemotongan dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.
Berdasar PP No. 80 Tahun 2010 PPh atas honor/imbalan dikenakan tarif sbb:
  1. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
  2. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
  3. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya

Ketentuan tarif diatas bagi golongan III merupakan suatu keuntungan, karena sebelumnya berdasar PP No. 45 Tahun 1994 dikenakan tarif 15%.

Dengan diterbitkannya PP No. 80 Tahun 2010, maka PP No. 45 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bila anda berkepentingan dan ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai Tarif PPH 21 yang Menjadi Beban APBD dan APBN yang terdapat di PP No. 80 Tahun 2010 ini,  Silahkan KLIK LINK dibawah ini untuk mendownload PP No. 80 Tahun 2010 tentang Pajak gaji :

var skin = {};
skin[‘HEIGHT’] = ’60’;
skin[‘BORDER_COLOR’] = ‘transparent’;
skin[‘ENDCAP_BG_COLOR’] = ‘#e0ecff’;
skin[‘ENDCAP_TEXT_COLOR’] = ‘#333333’;
skin[‘ENDCAP_LINK_COLOR’] = ‘#0000cc’;
skin[‘ALTERNATE_BG_COLOR’] = ‘#ffffff’;
skin[‘CONTENT_BG_COLOR’] = ‘#ffffff’;
skin[‘CONTENT_LINK_COLOR’] = ‘#0000cc’;
skin[‘CONTENT_TEXT_COLOR’] = ‘#333333’;
skin[‘CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR’] = ‘#7777cc’;
skin[‘CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR’] = ‘#666666’;
skin[‘CONTENT_HEADLINE_COLOR’] = ‘#333333’;
google.friendconnect.container.setParentUrl(‘/’ /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
{ id: ‘div-4841432018929761709’,
height: 60,
site: ‘13508122606029953462’,
‘prefs’:{“google_ad_client”:”ca-pub-6376332742928893″,”google_ad_host”:”pub-6518359383560662″,”google_ad_format”:”234×60″}
},
skin);
PP No. 80 Tahun 2010 ttg pajak gaji

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s