Tahun 2012, Tak Ada Lagi PNS

2012, Tak Ada Lagi PNSSebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 2012 mendatang akan ditiadakan. Namanya akan diganti dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan nomenklatur ini terkait dengan profesi aparatur negara. Demikian dikatakan Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof Dr Sofyan Effendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Kamis (2/12).
“RUU ASN harus secepatnya diberlakukan menjadi undang-undang. Karena UU tentang Kepegawaian sekarang tidak relevan lagi diberlakukan untuk saat ini. Banyak yang harus diubah,” tegas Sofyan.
Dia mendorong agar Komisi II DPR RI bisa mengesahkan UU ASN pada pertengahan 2011, sehingga masih ada rentang waktu enam bulan untuk mengubah seluruh sistem kepegawaian di Indonesia baik pusat, daerah, maupun luar negeri.
“Kami targetkan pada 1 Januari 2012, ASN sudah diberlakukan. Jadi tidak ada lagi istilah PNS melainkan ASN,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, tujuan pembentukan RUU ASN adalah untuk menjadikan aparatur sipil negara sebagai suatu profesi yang bebas intervensi politik, KKN, dan menerapkan azas keadilan. Dalam RUU ASN yang diatur adalah pegawai aparatur eksekutif, pegawai aparatur administrasi, pegawai aparatur fungsional (hakim, jaksa, guru, dan dosen), dan anggota Polri.
“Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal PNS, TNI, Polri merupakan aparatur negara, maka mulai Januari 2012 berubah menjadi ASN. ASN itu terdiri pegawai aparatur eksekutif, administrasi, fungsional, dan anggota Polri. Dengan demikian fungsi aparatur negara akan lebih spesifik dan didasarkan pada profesi,” terangnya.

source.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Tahun 2012, Tak Ada Lagi PNS

  1. SEO Irfan says:

    semoga pergantian nama ini memberikan kualitas pegawai sipil yang profesional dan gaji besar.

  2. achim says:

    bagi kami yang didaerah; sebagai PNS Daerah atau apapun namanya; yang penting ada keadilan bagi Pegawai/aparatur di seluruh NKRI yang kita cintai ini. Kalaulah Korps-nya sama, Seragam Korprinya sama, Pangkat dan Golongan Ruang-nya sama, mbok ya jangan terlalu jomplanglah Struktur Gajinya. Kita terkadang bisa ewuh pakewuh dan repot juga bila ditanya tetangga kanan kiri: Si A dan B Pangkat dan Gol/Ruang-nya, pekerjaanya, jam kerjanya relait sama. Tetapi kehidupanya sangat jauh sekali perpedaanya, nggak adil ahh. Ternyata Si A Kerja di Departemen X dan Si B di Departemen XY, ya terang doong, Menterinya aja Beda. Berarrti yang ngatur Struktur Gaji beda. He he he, Padahal NKRI-nya sama lho.

  3. bagio says:

    yang penting dan urgen sekali,
    bebaskan PNS/ASN (Jan 2012 nanti) dari politik. kalau perlu cabut saja hak politik untuk memilih anggota dewan dan pemerintah (Pres & Wapres maupun Ka Daerah)
    supaya ASN ini benar-benar bekerja tanpa ada intervensi dan dapat bekerja optimal.

  4. frans says:

    Dengan adanya pergantian nama tidak akan berpengaruh terlalu signifikan..tapi dengan adanya niat untuk menambah penghasilan PNS akan bisa membawa pengaruh besar..bisa mengurangi niat PNS untuk berbuat korupsi..terutama ditingkat pengambil kebijakan..semoga apa yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki sistem penghasilan PNS bisa membawa kehidupan PNS akan lebih baik lagi.

  5. subagyo says:

    Kalau Pemerintah mau ganti nama PNS jadi ASN itu monggo saja tapi yang penting tolong perhatikan kebutuhan kami contoh saya golongan III/b mentok anak 3 yang 2 kuliah yg 1 SD hidup di Jakarta dengan gaji 3 jutaan sangatlah kurang tolong untuk tunjangan anak atau istri itu dinaikan…karena saat ini sangat tidak masuk akal tunjangan anak 5% dan istri 10% paling tidak istri 25% dan anak 50%….Trimakasih.

  6. lisnawa says:

    PNS atau ASN apapun namanya tetap abdi negara,dan diharapkan menjadi salah satu pemersatu bangsa, namun setelah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, ada dualisme pns, yaitu pendukung kepala daerah dan bsh (barisan sakit hati), karena begitu kepala daerah terpilih maka lawan pilitik yang diketahui berseberangan dengan kepala daerah terpilih, berguguran alias non jon, ini terjadi di daerah, untuk itu kembalikan pns menjadi urusan pusat, karena pada dasarnya pns digaji oleh pusat bukan oleh daerah, walaupun melalui apbd.
    sistem kepegawaian di daerah belum seragam sesuai kehendak pemegang mandat, pusatpun tidak memberikan sistem pengelolaan manajemen kepagawaian secara baik dan transaparan. contoh SAPK yang dibuat oleh BKN, belum dapat memberikan kemudahan bagi proses manajemen kepegawaian di daerah, dan DDN belum pernah membagikan secara cuma-cuma sistem aplikasi kepegawaian kepada daerah-daerah, sedangkan Dep Kes, yang sudah membagikan kepada Dinas-dinas Kesehatan diDaerah berupa aplikasi pengelolaan kepegawaian ( SIAK), kapan DDN seperti Depkes.>>>>>???????>>>>>

  7. lisnawa says:

    Kembalikan sistem penggajian PNS ke Pusat ( KPPN), karena PNS pusat dapat tunj lauk pauk, sedangkan peg daerah gigit jari,
    he he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s